|
sumber: www.hariansib.com
Penyelenggaraan pemilukada sebagai ajang demokrasi di tingkat lokal mestinya dijaga, dihargai dan diselenggarakan dengan tenteram, damai, dan bermartabat. Pemilu kada bukanlah sebagai ajang untuk melahirkan persoalan baru, melainkan harus menjadi kesempatan untuk melahirkan sosok pemimpin yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu hal prinsipil.
Makanya, ketika pemilu kada sudah tidak berjalan dalam suasana damai, jujur dan taat hukum, maka rajutan harapan akan lahirnya pemimpin yang bijaksana menjadi semakin sempit. Apa yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, dimana penyelenggaraan pemilu kada berakibat buruk pada kedamaian, jelas sangat tidak kita inginkan. Peristiwa anarkhi sebagai reaksi atas proses dan hasil pemilu kada, adalah cara dan respon yang buruk.
Demikian juga dengan amuk massa di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga sebagai reaksi atas pemilu kada. Meski kemudian persoalan tersebut bisa ditenteramkan oleh petugas, namun tetap saja menjadi noda dalam bangunan demokrasi kita.
Demokrasi yang diikuti dengan cara-cara anarkhis, adalah demokrasi yang kebablasan. Kesucian demokrasi ternoda oleh keinginan buas untuk menang sendiri dan tidak mau menerima hasil dan tidak taat azas. Tak heran setiap hari, demonstrasi pun terus terjadi ketika pemilu kada sedang berlangsung maupun setelahnya. Padahal demokrasi itu mengisyaratkan adanya ketenteraman.
Sejak berdirinya negara ini, demokrasi telah menjadi pilihan dalam menata kehidupannya, apakah itu kehidupan berpolitik, ekonomi dan lain-lain. Sebab dalam arus demokrasi, kehendak rakyat adalah hal yang paling utama. Dalam demokrasi, tidak boleh ada pengangkangan hak. Pemaksaan kehendak. Pembelengguan aspirasi. Jika masih ada pengangkangan terhadap aspirasi rakyat, itu merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi kita belumlah mekar.
Demokrasi adalah pilihan dalam proses membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai pilihan, demokrasi tentunya menyisahkan untung-rugi. Dan untung-rugi tersebut, acapkali saling menegasikan. Kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan tersebut berarti juga sekaligus meminimalisir dominasi hal-hal dari sifat negatif demokrasi itu sendiri.
Katakanlah perihal persamaan dan keadilan yang termaktub dalam demokrasi yang jika betul-betul dibumikan, akan mengalahkan kegelisahan banyak orang terhadap demokrasi yang katanya mirip huru-hara, pelibatan massa yang cenderung chaos, membutuhkan dana yang tak sedikit dan lain-lain.
Semua orang (pemimpin atau tidak, kaya atau miskin, pintar atau bodoh) menginginkan keadilan. Menginginkan persamaan. Menginginkan kedamaian. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks bangsa-negara. Karena itu, setiap negara berupaya dalam menggapainya. Salah satu “jalur” negara untuk menuju “cita-cita” tersebut adalah lewat demokrasi. Sebuah demokrasi yang hidup dan mengakar. Bukan meminjam istilah Tadjudin Noer Effendi-demokrasi yang beku (frozen demokracies) atau bahkan demokrasi yang kebablasan.
Bangsa Indonesia, kini, sedang berada pada tahap perjuangan untuk membangun dan sekaligus membumikan nilai-nilai demokrasi tersebut yang dimulai dari tingkat lokal. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, sehingga sering timbul fluktuasi. Artinya, bangsa yang dibangun atas semangat demokrasi oleh para the founding fathers kita, yang telah berulang kali mengalami pasung surut, kini sedang memasuki fase-fase pengujian.
Suatu tatanan demokrasi baru dapat tegak apabila ditopang oleh landasan civil liberties yang kuat dan political rights yang dijalankan secara konsekuen. Namun, untuk terwujudnya demokrasi, perlu peran serta atau perlu penopang-penopang yang mengawal jalannya proses tersebut. Jika demokrasi hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksakan kehendak, maka kita sedang membelenggu esensi demokrasi itu sendiri. Untuk itu, kita harus sadar, bahwa demokrasi adalah baik jika ditata dengan bijaksana dan janganlah menodainya. (*)
|
