KPU Humbahas dan KPU Pusat Tetapkan

SAPA Calon Bupati 2010-2015

 

sumber: www.hariansib.com

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan balon bupati/wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Saut Parlindungan Simamora-Ir Parlaungan Lumbantoruan (penggugat) terhadap ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Humbahas dengan perintah agar keduanya ditetapkan sebagai pasangan calon Pilkada Humbahas periode 2010-2015.

Demikian diputuskan hakim tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan penggugat, Sutiyono SH MH pada persidangan di PTUN Medan, Senin (10/5) dihadiri kuasa hukum penggugat J Girsang SH dan Christine SH serta kuasa hukum tergugat Nur Alamsyah SH dkk.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan, tindakan KPU Humbahas (tergugat) yang tidak meloloskan penggugat sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati Humbahas cenderung apriori dan terburu-buru serta tidak beralasan hukum.

Menurut hakim, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada dualisme kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tetapi yang ada pergantian kepengurusan saja. Pergantian kepengurusan itu kata hakim telah sesuai Anggaran Dasar partai dan juga telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM.

sumber: http://koran.republika.co.id

 

Oleh Veri Junaidi
Peneliti Hukum Konsorsium Reformasi Hukum Nasional


Pemilu kepala daerah (Pilkada) 2010 sudah semakin dekat. April mendatang Pekalongan menjadi daerah pertama yang akan melaksanakan, setelah itu akan segera menyusul 245 daerah lainnya. Paling tidak dalam 2010 nanti terdapat 7 provinsi, 204 kabupaten, dan 35 kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

Menyikapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera melakukan persiapan khususnya terkait regulasi. KPU memiliki peran kunci dalam pelaksanaan pilkada, yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pasal 9 ayat (1) UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007) memberikan tugas dan kewenangan bagi KPU untuk mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pilkada. Kewenangan inilah yang dalam pilkada sebelumnya tidak dimiliki KPU karena pilkada sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan KPU Daerah.

Kewenangan yang diberikan UU 22/2007 hendaknya segera direspons positif dan cepat oleh KPU. Mengingat regulasi dasar penyelenggaraan pilkada tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan masalah.

Regulasi pilkada dapat menyulitkan penyelenggaraan, potensi tumpang-tindih pengaturan, dan kekosongan hukum pun sangat mungkin terjadi. Misal terkait dengan pertanggungjawaban KPU provinsi/ kabupaten/kota; komposisi, jumlah, dan pengangkatan pengawas pemilu; serta beberapa ketentuan lainnya.

sumber: www.batakpos-online .com

 

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Drs Saut Parlindungan Simamora–Ir Parlaungan Lumbantoruan, Msi (SAPA), secara resmi mendaftarkan gugatan dalam sengketa tata usaha negara dengan tergugat KPUD Humbahas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

 

Ketua tim kuasa hukum penggugat Junimart Girsang, usai mendaftarkan gugatannya, kepada BATAKPOS, Kamis (15/4), menjelaskan, gugatan yang dilakukan kliennya dikarenakan KPUD Humbahas telah melakukan tindakan tidak profesional dalam tugas. KPUD Humbahas telah mencoret pasangan SAPA untuk maju dalam pilkada di Humbahas tanpa dasar dan alasan yang sah.

 

Adapun objek gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terkait surat Ketua KPU Kabupaten Humbahas No 350/kpu-HH/IV/2010 per tanggal 8 April 2010 perihal pengumumam  pasangan calon yang memenuhi syarat, tentang Keputusan KPU Kabupaten Humbahas No 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbahas Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010. Dan keputusan KPU Kabupaten Humbahas No 18 KEP/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 13 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbahas Tahun 2010 tertanggal 10 April.