login
Statistics
OS : Linux sPHP : 5.2.12
MySQL : 5.0.91-community
Time : 13:32
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 15
Content : 100
Content View Hits : 100237
Berita Terbaru
share
Berbagi di Facebook
| Ratusan Warga Aek Lung Datangi Polsek Doloksanggul dan DPRD Humbahas |
 |
 |
 |
| Written by bagmanroymanalu |
| Wednesday, 13 January 2010 12:34 |
|
Ratusan warga desa Aek Lung, Kecamatan Doloksanggul mendatangi kantor Polsek Doloksanggul dan DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) terkait sengketa tanah yang terjadi antara warga Aek Lung dengan pihak Toba Pulp Lestari (TPL) di tombak Sitakkubak Kecamatan Doloksanggul. Sengketa tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan sampai kini belum juga tuntas. Warga melakukan aksi damai, Senin (11/1).
Namun sebelum warga mendatangi kantor DPRD Humbahas, warga terlebih dahulu mendatangi Polisi Sektor (Polsek) Doloksanggul sekitar pukul 10 WIB. Warga mendatangi Polsek karena adanya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada beberapa orang warga Aek Lung terkait laporan pengaduan yang telah dimasukkan oleh pihak TPL kepada kepolisian dengan tuduhan pencurian kayu. Dalam surat panggilan yang terakhir, salah seorang warga telah dimintai kepolisian untuk hadir memberikan keterangan dengan status sebagai tersangka. Warga tersebut adalah Suddung Simamora (30). Dalam aksi damai tersebut, warga menerangkan bahwa sebelumnya Suddung menebang tunas kayu eukaliptus bekas tebangan TPL untuk dijadikan kayu mendirikan pendopo di lahan yang menurut Suddung adalah miliknya. Namun pihak TPL malah merusak kemudian membakar bangunan pendopo yang telah jadi. Tidak hanya itu, tanaman lainnya yang telah tumbuh subur dan menghasilkan di lahan itu seperti kopi, cabe, dan yang lainnya semuanya dihancurkan pihak TPL dengan menyemprotkan racun pembasmi rumput. Hal inlah yang memicu kemarahan warga sehingga sampai melakukan aksi damai ke kantor Polsek dan DPRD Humbahas. Sesuai dengan surat pemanggilan yang telah diterima oleh Suddung, seyogianya dia sudah harus menghadiri pemanggilan Polisi sebagai tersangka tertanggal 7 Januari yang lalu. Akibatnya dia dikenai pasal 362 Yo 363 KUHP dengan No.Pol :LP/81/VII/2009/DS. Merasa tidak bersalah akhirnya Suddung bersama warga yang tidak merelakan tanah nenek moyangnya di klaim TPL sebagai tanah HPHTI, maka akhirnya warga melakukan aksi damai kepada Polsek Doloksanggul sekaligus kepada DPRD Humbahas untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan persoalan sengketa yang telah mulai berimbas kepada kriminalisasi terhadap warga. DPRD Humbang Hasundutan dipimpin Ketua DPRD Sementara Bangun Silaban SE memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Pemerintah Humbahas melalui Pelaksana Kadis Kehutanan Humbahas Drs Onggung Silaban. Dalam pertemuan itu, DPRD bersama warga memerintahkan Pemkab Humbahas untuk segera menyelesaikan persoalan serta mentabulasi seluruh surat-surat bahkan yang mendasari terjadinya sejumlah transaksi antar warga dulunya dengan pihak pemerintah saat akan terjadi reboisasi pada sekitar tahun 1970 an. Berdasar pada penuturan salah seorang tokoh desa Aek Lung Hiras Manullang (74), para penetua desa dulunya hanya memberikan lahan berupa tanah ulayat untuk direboisasi oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan Taput (Ketika Humbahas masih satu kabupaten dengan Taput) dengan masa pemakaian 30 tahun. Sementara sampai saat ini tanah tersebut belum kunjung dikembalikan malah berbalik dikuasai oleh TPL untuk dijadikan hutan industri dengan izin yang diberikan pemerintah melalui izin HPHI dari Menteri Kehutanan. “Sejak tahun 1945 warga Aek Lung sudah cukup makmur karena Tombak Sitakkubak sudah terkenal sebagai tombak penghasil kopi dan tombak tersebut sudah diusahai sejak ratusan tahun yang silam,” terangnya.
Menanggapi tuntutan warga dan perintah DPRD Humbahas tersebut, Onggung Silaban berjanji untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut termasuk dengan menelusuri sumber persoalan serta sejarah tanah sengketa tersebut. Onggung juga berharap agar selama proses pengumpulan data, agar warga bersabar dan tidak bertindak anarkis sehingga Pemkab dapat bekerja lebih fokus dan tidak menambah persoalan lagi. “Kami akan upayakan selesai secepatnya, dan kami akan berusaha mengumpulkan data untuk mengetahui persoalan sebenarnya, selain itu kami juga akan menyurati pihak TPL untuk menghentikan sementara aktifitasnya di lahan sengketa tersebut,” ujar Onggung. 
|
| Last Updated on Wednesday, 13 January 2010 12:46 |