PERNADOS Humbang Hasundutan

Oleh Drs Nelson Lumbantoruan MHum

Sekilas Sejarah

Sejarah mencatat, bahwa pada tahun 1947 telah ada kabupaten Humbang, ibukotanya di Dolok Sanggul. Lahirnya kabupaten Humbang ini, bersamaan dengan lahirnya tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Silindung, ibukotanya Tarutung, Kabupaten Toba Samosir, ibukotanya Balige dan Kabupaten Dairi, ibukotanya Sidikalang.

Pada tahun 1950, keempat kabupaten ini digabung menjadi satu yaitu kabupaten Tapanuli Utara. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1964, Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan melalui pembentukan kabupaten Dairi, kemudian pada tahun 1998, terjadi lagi pemekaran melalui terbentuknya kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya pada tahun 2003, terjadi lagi pemekaran yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003. Lahirnya kabupaten baru ini adalah sebagai wujud dari aspirasi masyarakat yang mendambakan percepatan pembangunan di kabupaten Humbang Hasundutan.

Sejarah membuktikan bahwa daerah Humbang adalah penghasil kemenyan sejak berabad-abad lalu. Kemenyan adalah salah satu komoditas unggulan, memiliki areal tanaman seluas 5000 hektar lebih dengan produksi 1.278 ton per tahun. Selain itu, Humbang dikenal sebagai penghasil kopi dengan produksi 11.296 ton per tahun. Komoditas unggulan ini, selain dipasarkan di dalam negeri, juga dipasarkan ke luar negeri.

Humbang Hasundutan juga memiliki berbagai warisan budaya yang sangat penting. Salah satunya ialah Dinasti Sisingamangaraja. Dinasti Sisingamangaraja berpusat di Bakara dan merupakan satu-satunya sistem kerajaan yang pernah ada di Tanah Batak. Dari Dinasti ini tampil seorang pahlawan nasional yaitu Raja Sisingamangaraja XII, Raja Sisingamangaraja XII menjadi primus interparis di Tanah Batak yang berjuang mengusir penjajah dari Tanah Batak. Dalam pertempuran melawan penjajah Belanda, Raja Sisingamangaraja XII tewas tertembak bersama putra-putrinya di desa Sionom Hudon, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan.

Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sekarang ini sekitar 160.000 jiwa. Pada umumnya adalah etnik Batak Toba. Terdapat sejumlah kelompok marga yang mendiami wilayah Humbang Hasundutan yaitu : kelompok marga si Raja Oloan (Sihotang, Bakkara, Sinambela, Sihite, Simanullang), Toga Simamora (Purba, Manalu, Debata Raja), Toga Marbun (Lumbanbatu, Banjarnahor, Lumbangaol), Toga Sihombing (Silaban, Lumbantoruan, Nababan, Hutasoit), Toga Simatupang (Siburian, Togatorop, Sianturi), Hasugian, Tumanggor, dan lain-lain.

Saatnya Rakyat Memilih

Sejak diresmikannya kabupaten Humbang Hasundutan 2003, pemerintah telah menetapkan beberapa pejabat daerah yang memimpin kabupaten baru ini yaitu : Drs Manatap Simanungkalit MM (28 Juli 2003-9 Agustus 2004), Drs Binsar W Simamora, Ak (10 Agustus 2004-28 Oktober 2004), Sarlandy Hutabarat SH (29 Oktober 2004-26 Agustus 2005) dan Drs Maddin Sihombing MSi (27 Agustus 2005-sekarang).

Dari empat pejabat yang pernah memimpin kabupaten Humbang Hasundutan, tiga di antaranya diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu Drs Manatap Simanungkalit MM, Drs Binsar W Simamora Ak, Sarlandy Hutabarat. Sedangkan Drs Maddin Sihombing MSi terpilih melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2005. Dengan demikian Drs Maddin Sihombing MSi yang berpasangan dengan Drs Marganti Manullang adalah Bupati dan wakil bupati pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Humbang Hasundutan.

Bupati terpilih Drs Maddin Sihombing MSi dan wakil bupati terpilih Drs Marganti Manullang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Agustus 2005. Visi mereka ialah : Humbang Hasundutan Menjadi Daerah Yang Mandiri dan Sejahtera, sedangkan Misinya ialah : Meningkatkan Profesionalisme dan Produktivitas Kerja Sumber Daya Manusia, Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik, Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Meningkatkan Iman dan Takwa.

Pada tahun 2010 ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Drs Maddin Sihombing dan Drs Marganti Manullang telah berlangsung lima tahun. Hal ini berarti mandat yang diberikan oleh masyarakat lima tahun lalu segera berakhir. Dengan berakhirnya kepemimpinan tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja perangkat pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan selama lima tahun ini.

Penilaian dapat dilakukan terhadap berbagai bidang seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Keluarga Berencana, pemukiman, pemuda dan olahraga, pariwisata dan seni budaya, investasi/penanaman modal, bidang ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, bidang agama, bidang politik, Lingkungan Hidup, bidang pemerintahan, dan lain-lain.

Di bidang pertanian, misalnya masyarakat dapat menilai apakah mereka telah merasakan dukungan pemerintah dalam pembangunan usaha pertanian, apakah telah terjadi peningkatan produksi, peningkatan kualitas, sistem pemasaran yang lebih baik, apakah ada penyuluh pertanian yang siap di lapangan membantu petani dan lain-lain.
Demikian juga di bidang peternakan dan perikanan, masyarakat dapat menilai apakah masyarakat dapat merasakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha peternakan dan perikanan selama lima tahun ini?

Penilaian di bidang infrastruktur, misalnya, apakah masyarakat telah merasakan pembangunan berupa pembukaan atau perbaikan jalan yang dapat memperlancar hubungan transportasi antardesa, antarkecamatan maupun antarkabupaten. Apakah distribusi hasil pertanian sudah terasa lebih lancar dalam lima tahun terakhir ini? Demikianlah penilaian-penilaian yang dapat dilakukan masyarakat atas kepemimpinan pilihan rakyat pertama itu.

Kriteria Pemimpin

Bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, tahun 2010 ini adalah untuk kedua kalinya rakyat menggunakan akan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan wakilnya. Kini waktunya rakyat akan kembali menggunakan hak pilihnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2004. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya. Rakyat dapat membuat penilaian kepada siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati periode 2010-2015. Kesempatan masyarakat menggunakan hak pilih seperti diamanatkan oleh undang-undang tersebut hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Masyarakat sudah semakin maju, wawasan dan cara berpikirnya semakin berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih, pilihlah pemimpin yang berkualitas, yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik, tanpa membeda-bedakan kelompok marga, asal kampung halaman dan lain-lain.

Janganlah mengakomodasikan kelompok marga untuk merebut jabatan Bupati dan wakil bupati itu. Marga-marga yang telah hidup berdampingan sejak ratusan tahun lalu hendaknya tidak terjebak dalam perangkap kepentingan sesaat yang dapat menyebabkan perpecahan bahkan permusuhan di antara marga-marga yang ada. Biarkanlah masyarakat yang telah lama tinggal bersama itu dapat hidup dengan aman dan damai.

Bila pada tahun 2005 Pilkada Humbahas dapat terlaksana dengan aman, lancar dan demokratis diharapkan juga supaya pemilihan yang akan dilaksanakan pertengahan tahun 2010 ini dapat berlangsung lebih baik lagi.

Pada akhirnya saya mengutip pendapat Mangaraja Salomo tentang kriteria seorang Raja (baca: pemimpin). Dalam bukunya berjudul : “Memilih dan Mengangkat Radja di Tanah Batak Menurut Adat Asli (1938), Mangaraja Salomo menjelaskan bahwa yang menjadi seorang Raja, tidaklah karena dia kaya, tidak pula karena mempunyai kaum yang besar; tetapi menjadi seorang Raja atau Pemimpin harus memiliki kelebihan yaitu “Sahala Harajaon”. Selanjutnya Mangaraja Salomo mengatakan bahwa orang yang mempunyai “Sahala Harajaon” itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Rupanya gagah; sehingga orang tertarik kepadanya.

2.Tidak banyak bicara; kalau berbicara selalu yang berharga atau berfaedah.

3.Pintar dan bijaksana.

4.Berbudi pekerti atau berkelakuan bagus, tertib dan sopan, tidak suka membanggakan diri, ramah, serta pengasih terhadap sesama.

5.Tidak pemboros; segala sesuatu itu ada pada tempatnya dan menurut keperluannya.

Penutup

Pilkada adalah saat dimana rakyat dapat memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah. Rakyat berhak menilai apakah kinerja pemerintah telah berjalan dengan baik atau tidak.

Masyarakat Humbang Hasundutan berhak memilih pemimpin yang dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih sejahtera tanpa melihat asal-usul, kelompok marga, maupun agama.

Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani, abaikan segala godaan, abaikan tekanan politik, dan abaikan politik uang.

Semoga Pilkada Humbahas Juni 2010 berjalan sukses.

(Penulis adalah pemerhati sosial, pegiat budaya; tinggal di Medan)

sumber: www.hariansib.com